“Saya ingin agar harga rumah di Indonesia bisa murah dan suku bunga KPR rendah sehingga masyarakat bisa mencicil rumah yang diimpikannya,” ujar Menpera saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) III Apersi di Ballroom Hotel Sultan, jakarta, Kamis (18/2).

Menpera menjelaskan, untuk mewujudkan hal itu Kemenpera saat ini akan melakukan reformasi di bidang pembiayaan perumahan. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa membeli rumah sesuai pendapatan yang dimilikinya meskipun dengan mencicil lewat KPR.

Subsidi perumahan, kata Menpera, dalam skim pembiayaan perumahan dari pemerintah hanya sekitar 4 tahun saja. Sedangkan pada tahun kelima masyarakat akan mencicil rumah dengan suku bunga KPR yang sesuai dengan pasar.

Hal itu tentunya semakin memberatkan konsumen yang memiliki KPR. Oleh karena itu, dengan fasilitas likuiditas yang sedang diprogramkan oleh Kemenpera diharapkan cicilan yang dibayarkan oleh konsumen bisa tetap selama masa KPR.

Menpera mencontohkan harga rumah Rp 55 juta dapat diangsur oleh masyarakat dengan membayar Rp 420.000 per bulan. Namun jika masa subsidi suku bunga dari Kemenpera selesai jumlah cicilannya akan naik menjadi sekitar Rp 580.000 hingga Rp 590.000. Hal itu berarti ada kenaikan sekitar Rp 170.000 atau 40 persen dari total cicilan perbulannya.

“Kami tidak ingin ada dua angka cicilan dalam kontrak KPR. Kemenpera akan menggunakan fasilitas likuiditas agar suku bunga KPR bisa ditekan. Saya berharap cicilan KPR masyarakat bisa tetap sekitar Rp.420.000 selama masa angsuran,” terangnya.