Diperlukan, Dukungan Pemda dalam Pengembangan Program Perumahan di Daerah

• Indo Pos
• Politik

SISTEM Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat dilaksanakan dengan lancar asalkan ada kerjasama antara Pemerintah, Pemda, perusahaan yang mempekerjakan pekerja dan pekerja itu sendiri. Saat ini Pemerintah berencana membuat terobosan kebijakan pembiayaan perumahan jangka panjang dengan membentuk suatu mekanisme fasilitas likuiditas untuk mendampingi jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Saya berharap adanya fasilitas ini dapat menekan tingkat suku bunga sehingga harga rumah semakin terjangkau.” kata Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa di Jakarta. Menurutnya, rumah merupakan aset atau jaminan sosial yang diinginkan oleh setiap pekerja. “Sesuatu yang mereka butuhkan, barang yang berwujud ya rumah,” lanjutnya.Masalah perumahan rakyat merupakan hal penting karena bidang perumahan rakyat merupakan hak dasar rakyat yang perlu dipenuhi secepat mungkin oleh Pemerintah. Penyediaan perumahan di Indonesia memiliki persoalan yang cukup pelik. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pembangunan perumahan. Tetapi terkadang kerap tak sejalan mengatasi dengan kebijakan pemerintah daerah.

Akibatnya, setiap tahun ketimpangan pasokan perumahan dibanding kebutuhan (backlog) terus meningkat. Selama ini pengelolaan perumahan rakyat terkendala struktur kelembagaan dan finansial yang terbatas. Tetapi,untuk masalah finansial relatif terselesaikan dengan adanya alokasi anggaran dalam APBN 2009 sebesar Rp2,5 triliun. Sementara struktur kelembagaan bidang perumahan rakyat hanya bersifat Kementerian yaitu hanya bersifat koordinatif langsung di bawah Presiden.Untuk memperlancar terutama pelaksanaan kebijakan perumahan perlu adanya kerjasama dengan Pemda. Jika memang kebijakan itu sulit untuk mengarah pada sistem struktur Kemenpera yang mengakar di daerah tidak salah jika ada hubungan baik yang terus dijalin dengan daerah terutama yang memiliki PAD besar dan termasuk kota- kota yang padat penduduknya. Suksesnya pembangunan perumahan rakyat tergantung kemampuan pemerintah daerah.

Jamsostek, Salah Satu Program Kepemilikan Rumah

Salah satu bentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang ada untuk para tenaga kerja yakni Jamsostek. Jamsostek dinilai memberikan manfaat yang cukup besar di masa mendatang melalui program kepemilikan rumah. Diharapkan sistem jaminan sosial yang baik dan kuat dapat menjamin kebutuhan dasar tersebut.”Mengembangkan sistem jaminan sosial pada dasarnya merupakan upaya memenuhi amanat konstitusi,” kata Suharso. Program Jamsostek saat ini jumlahnya masih relatif kecil, dan masa kepesertaan masih relatif pendek. Mayoritas masa tahan lama kepesertaan jamsostek adalah kurang dari lima tahun dengan prosentase 53 persen atau sekitar 8,7 juta jiwa.

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) merupakan program Jamsostek untuk pemenuhan kebutuhan perumahan. Kriteria peserta Jamsostek untuk mendapatkan PUMP adalah peserta belum memiliki rumah sendiri, telah terdaftar menjadi peserta Jamsostek minimal 1 tahun atau direkomendasikan oleh Manajemen Perusahaan, memiliki Kartu Peserta Jamsostek (KPJ), dan mendapatkan rekomendasi dari perusahaan untuk pengajuan PUMP. Untuk tipe rumah harus sepakat dengan pengembang termasuk lokasi, harga, besarnya uang muka KPR. jangka waktu maupun suku bunga KPR nya rumah. Rumah yang akan dikreditkan harus dinyatakan lulus oleh Bank pemberi KPR melalui bukti Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K).Dana PUMP diambil dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP) sebagai penyisihan keuntungan perusahaan (PTTJam-sostek). Selain itu dana dapat juga diambil dari pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) peserta untuk membayar uang muka KPR bersubsidi RSh. (vit)